JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris geram menyikapi kembali munculnya dugaan kasus keracunan setelah masyarakat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus terbaru di Kota Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan berdampak terhadap 270 orang, termasuk 231 anak-anak.
Charles mempertanyakan berulangnya kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tersebut tidak justru membahayakan kesehatan penerima manfaat.
“Saya sangat prihatin sekaligus marah melihat kasus dugaan keracunan MBG terus berulang. Kali ini di Cirebon, jumlah korban dilaporkan mencapai 270 orang. Sampai kapan anak-anak kita harus menjadi korban sebelum pemerintah benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini?” kata Charles saat dihubungi, Kamis (22/10/2026).
Charles Soroti Standar Keamanan Pangan MBG
Charles mengaku telah mengingatkan pentingnya menjadikan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat harus memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan pangan. Target penyaluran makanan kepada masyarakat, kata dia, tidak boleh mengesampingkan kualitas dan kelayakan makanan yang dikonsumsi anak-anak.
“Jangan sampai ambisi mengejar target penyaluran MBG justru mengabaikan standar keamanan pangan,” ujarnya.
Ia menilai kejadian yang berulang perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam pengawasan proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Dapur MBG yang Terbukti Lalai Diminta Ditutup Permanen
Selain meminta evaluasi menyeluruh, Charles mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap dapur penyedia MBG yang terbukti menyebabkan keracunan massal.
Ia mengusulkan agar dapur yang terbukti melakukan kelalaian serius hingga membahayakan kesehatan penerima manfaat ditutup secara permanen. Menurutnya, penghentian sementara saja tidak cukup apabila pelanggaran yang terjadi terbukti serius.
“Dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan harus ditutup secara permanen, bukan sekadar dihentikan sementara lalu diizinkan beroperasi kembali. Harus ada konsekuensi nyata ketika kelalaian dalam penyediaan makanan membahayakan kesehatan anak-anak,” tegasnya.
Charles juga mengingatkan bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban penyedia makanan harus menjadi bagian penting dari pelaksanaan program MBG.
Charles Dorong Evaluasi dan MBG Berbasis Sekolah
Charles berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan program MBG berjalan aman dan sesuai dengan tujuan awalnya.
Ia kembali mendorong agar pelaksanaan MBG berbasis sekolah dipertimbangkan sebagai salah satu langkah untuk memperkuat pengawasan distribusi makanan kepada anak-anak.
Menurut Charles, evaluasi perlu menyentuh persoalan mendasar, khususnya sistem pengawasan keamanan pangan dan mekanisme penyaluran makanan.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar jumlah penerima manfaat, sementara persoalan mendasar terkait keamanan pangan terus terabaikan. Tujuan MBG adalah memperbaiki gizi anak-anak kita, bukan justru membuat mereka masuk rumah sakit,” katanya.
Dugaan Keracunan MBG di Cirebon Berdampak pada 270 Orang
Sebelumnya, jumlah korban dugaan keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis di Kota Cirebon dilaporkan mencapai 270 orang. Dari jumlah tersebut, 231 orang merupakan anak-anak dan 39 lainnya orang dewasa.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria, mengatakan data tersebut dihimpun hingga Rabu (21/10/2026) siang. Para korban mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Cirebon.
“Data tadi siang, itu masih di 270. Yang terdampak 270, terdiri dari 231 anak dan ada 39 itu dewasa,” kata Siti Maria di Kota Cirebon.
Penanganan para korban melibatkan delapan rumah sakit di wilayah tersebut. Beberapa fasilitas kesehatan yang disebut menangani korban di antaranya RS Siloam Putera Bahagia, RS Ciremai, dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan makanan dalam program MBG. Evaluasi dan penanganan yang tepat diperlukan agar tujuan peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai tanpa mengabaikan keselamatan penerima manfaat.[*]
