KLIKGENZ.COM|JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pembentukan kembali lembaga yang menangani pengelolaan gambut dan mangrove tersebut diharapkan memperkuat upaya restorasi ekosistem serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI menyambut pembentukan badan tersebut. Mereka berharap BPGMN segera menjalankan tugasnya secara optimal, terutama dalam menangani kebakaran di lahan gambut yang berpotensi menimbulkan kabut asap dan merusak lingkungan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan, pembentukan BPGMN diharapkan dapat meningkatkan capaian pengelolaan dan restorasi gambut yang sebelumnya telah dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut.
Menurut Alex, pengalaman lembaga sebelumnya menjadi modal penting bagi badan baru untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut di Indonesia.
“Faktanya bahwa Badan Restorasi Gambut berhasil dalam melakukan restorasi gambut. Harapan kami tentu badan baru ini bisa lebih sempurna lagi dalam mengelola gambut,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Ia menegaskan, Komisi IV DPR akan mendalami tugas, fungsi, target, serta strategi kerja BPGMN setelah masa reses berakhir. Pembahasan tersebut diperlukan untuk mengetahui arah kebijakan dan langkah konkret yang akan ditempuh lembaga tersebut.
“Saat ini DPR sedang reses, saat pembukaan masa sidang akan kami agendakan rapat untuk mendalami target dan upaya untuk mencapainya dari badan tersebut,” ujarnya.
Alex menambahkan, DPR juga akan meminta laporan lengkap mengenai tugas pokok dan fungsi serta sasaran kerja BPGMN dalam rapat mendatang.
“Kita akan minta laporan lengkap tupoksi serta target badan baru tersebut saat rapat nanti,” sambungnya.
DPR Dorong Pemadaman Karhutla di Lahan Gambut
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan turut menyambut pembentukan BPGMN. Ia berharap lembaga tersebut segera bergerak untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran, khususnya di wilayah lahan gambut.
Daniel menilai, penanganan kebakaran gambut membutuhkan langkah khusus karena api dan bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman lebih sulit dibandingkan kebakaran vegetasi yang hanya terjadi di permukaan.
“Alhamdulillah terima kasih dan lega karena lembaga yang begitu penting akhirnya terbentuk kembali, dan selamat kepada Bapak Satyawan Pudyatmoko yang baru dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Manggrove Nasional (BPGMN) dan bisa segera bergerak memaksimalkan upaya pemadaman di lahan gambut,” ujar Daniel.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa penanganan kebakaran gambut tidak cukup hanya mengandalkan metode pemadaman dari udara, seperti water bombing.
Menurutnya, air perlu disalurkan secara langsung ke bagian lahan gambut yang terbakar agar api dan bara di dalam tanah dapat dipadamkan secara menyeluruh.
“Strateginya harus lebih ekstra dan tidak bisa dengan cara-cara biasa seperti water bombing saja. Gambut harus dibasahi dengan menyuntikkan air langsung ke lahan-lahan yang terbakar,” katanya.
Ia mengakui, upaya tersebut membutuhkan biaya besar. Namun, menurutnya, langkah penanganan intensif diperlukan untuk menekan kabut asap dan memastikan kebakaran tidak kembali meluas.
“Biayanya tentu besar, tetapi demi meminimalkan asap, langkah ini harus dilakukan dalam jangka pendek sampai api dan bara padam total,” sambungnya.
Pemulihan Ekosistem Gambut Jadi Prioritas
Selain pemadaman, Daniel menilai pemulihan ekosistem gambut harus menjadi prioritas dalam strategi jangka panjang. Kerusakan lahan dan perubahan kondisi hidrologis gambut dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika musim kering berlangsung.
Ia juga mengingatkan potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya. Kondisi tersebut dinilai dapat menambah tantangan dalam upaya pengendalian karhutla sehingga langkah antisipasi perlu dipersiapkan sejak dini.
Daniel menyoroti perlunya pemulihan sekat kanal yang rusak serta penanganan lahan gambut yang mengalami pengeringan.
“PR (pekerjaan rumah) besarnya adalah memulihkan kembali ekosistem gambut yang sudah rusak, segera pulihkan 70 persen sekat kanal yang rusak dan 60 persen lahan gambut yang saat ini mengering di bawah batas aman,” katanya.
Sekat kanal memiliki peran penting dalam menjaga tata air kawasan gambut. Infrastruktur tersebut membantu mempertahankan kelembapan lahan sehingga gambut tidak mudah mengering dan terbakar ketika memasuki musim kemarau.
Karena itu, upaya restorasi perlu berjalan beriringan dengan pemadaman kebakaran, perbaikan tata kelola air, serta pemantauan kondisi lahan secara berkelanjutan.
Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Perlindungan Gambut
Daniel juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memulihkan ekosistem gambut. Menurutnya, perlindungan lingkungan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Ia berharap BPGMN mampu menunjukkan hasil nyata melalui program kerja yang terukur, baik dalam penanganan kebakaran jangka pendek maupun pencegahan kebakaran berulang dalam jangka panjang.
“BPGMN tidak cukup bekerja biasa-biasa saja, tetapi menunjukkan hasil optimal. Targetnya, untuk jangka pendek kebakaran lahan gambut padam total, dan untuk jangka panjang tidak ada lagi kebakaran di lahan gambut,” tuturnya.
Meski demikian, Daniel mengatakan pihaknya belum dapat memberikan penilaian mengenai kewenangan dan struktur kelembagaan BPGMN. Ia menyebut belum membaca Keputusan Presiden yang menjadi dasar pembentukan badan tersebut.
“Soal Keppres. Terus terang kami belum membaca dan belum mengetahui isi Keppres tentang BPGMN ini, sehingga belum bisa berkomentar mengenai kewenangan maupun struktur kelembagaannya, harapannya bisa menjawab hal urgent di atas,” pungkasnya.
Satyawan Pudyatmoko Dilantik Bersama Wakil Kepala BPGMN
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayjen Sriyanto sebagai wakil kepala badan tersebut. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pelantikan tersebut disebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2026 tentang Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Pembentukan BPGMN diharapkan memperkuat koordinasi pengelolaan gambut dan mangrove, termasuk pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan serta pengendalian kebakaran di wilayah rawan karhutla.
Ke depan, efektivitas badan tersebut akan bergantung pada kejelasan kewenangan, ketersediaan sumber daya, koordinasi lintas lembaga, serta pencapaian target yang dapat diukur.
Dengan penguatan restorasi dan pencegahan kebakaran, BPGMN diharapkan mampu melindungi ekosistem gambut, mengurangi risiko kabut asap, dan mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.[*]
