JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi perhatian sejumlah ekonom. Pergantian tersebut dinilai tidak terlepas dari dinamika internal Kementerian Keuangan hingga kebutuhan pemerintah menghadirkan arah baru dalam pengelolaan fiskal.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai salah satu persoalan yang diduga melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurut Bhima, terdapat persoalan koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kebijakan terkait pergantian pejabat eselon II dan penahanan restitusi pajak.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian Eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu membuat banyak pelaku usaha tidak happy,” kata Bhima saat dihubungi detikcom, Senin (14/9/2026).
Bhima menjelaskan, pada awalnya penahanan restitusi pajak dilakukan untuk pemeriksaan pada sektor sumber daya alam. Namun, kebijakan tersebut kemudian disebut meluas ke berbagai sektor.
Kondisi itu, menurut dia, menimbulkan perbedaan pandangan di internal Kementerian Keuangan.
“Awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam, tapi ternyata di semua sektor. Jadi antara Bimo dengan Purbaya beda pendapat di situ,” ujarnya.
Persoalan Dividen BUMN
Selain persoalan koordinasi internal, Bhima juga menyinggung adanya ketegangan terkait setoran dividen BUMN oleh Danantara kepada Kementerian Keuangan.
Ia menyebut persoalan dividen senilai Rp120 triliun turut menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam dinamika hubungan antarlembaga pemerintah.
“Selain itu juga ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Danantara, BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara,” kata Bhima.
Bhima juga menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi Purbaya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan menjadi faktor lain yang ikut memengaruhi evaluasi pemerintah.
Menurut dia, pola koordinasi dan komunikasi yang dinilai semakin kurang baik turut memperbesar tekanan terhadap kepemimpinan Purbaya.
“Cara-cara Purbaya mengkoordinasi internal termasuk juga gaya komunikasinya juga makin lama makin buruk dan overconfidence. Itu yang membuat dia kemudian di-reshuffle,” jelasnya.
Suahasil Dinilai Bisa Berikan Penyegaran
Pandangan berbeda disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad.
Ia menilai pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara lebih merupakan bagian dari dinamika pemerintahan sekaligus upaya melakukan penyegaran dalam pengelolaan kebijakan fiskal.
Menurut Tauhid, pemerintah membutuhkan sosok baru yang mampu menghadapi berbagai persoalan fiskal, khususnya berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara, kualitas belanja, dan pengendalian defisit.
“Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini,” ujar Tauhid.
Ia menyebut terdapat sejumlah pekerjaan besar yang harus segera ditangani oleh Menteri Keuangan baru.
Pertama, pemerintah perlu mendorong peningkatan pendapatan negara agar lebih cepat dan lebih besar. Kedua, kualitas belanja negara perlu diperbaiki agar dapat memberikan dampak lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Yang kedua tentu saja berkaitan dengan kualitas belanja negara kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga mengontrol defisit,” katanya.
Suahasil Punya Pengalaman Panjang di Kemenkeu
Tauhid menilai Suahasil memiliki keunggulan karena bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia telah lama berkarier di kementerian tersebut dan memiliki pengalaman sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Suahasil dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara.
“Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu,” tutur Tauhid.
Menurut dia, pengalaman panjang Suahasil di lingkungan pemerintahan dapat menjadi daya dorong untuk melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
“Saya kira dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, itu jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan,” katanya.
Meski demikian, Tauhid menilai Suahasil membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil dari kebijakan yang akan dijalankannya. Ia menyebut pemerintah memberikan kesempatan kepada Menteri Keuangan baru untuk menjalankan agenda yang telah ditetapkan Presiden.
“Walaupun mungkin tidak bisa setahun, ya setahun ini lah begitu, dikasih waktu lah untuk bisa melakukan yang diminta oleh Presiden,” sambungnya.
Pergantian Menteri Keuangan tersebut kini menjadi perhatian karena posisi bendahara negara memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pengelolaan defisit negara.
Penilaian para ekonom menunjukkan bahwa pergantian tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, mulai dari dinamika internal Kementerian Keuangan hingga kebutuhan pemerintah mendapatkan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan fiskal.[*]
