PADANG | KLIKGENZ.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng BPKP Perwakilan Sumbar dalam melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata.
Mahyeldi Tekankan Kualitas Perencanaan
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya evaluasi untuk memastikan kualitas perencanaan dan konsistensinya dengan penganggaran.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).
Rekomendasi BPKP Jadi Acuan Kebijakan
Mahyeldi menyebutkan bahwa berbagai masukan dan rekomendasi dari BPKP menjadi bahan penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara Pemprov dan BPKP agar program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pengawasan dari BPKP sangat diperlukan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Fokus pada Pascabencana dan Ketahanan Pangan
Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap program prioritas, khususnya pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana di Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.
Selain itu, isu ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut.
Tiga Isu Strategis Jadi Sorotan
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menyampaikan bahwa dalam LED Semester II 2025 terdapat tiga isu utama, yakni:
- Keberlanjutan produksi pangan
- Infrastruktur dan distribusi pangan
- Intervensi cadangan pangan untuk stabilisasi harga
Menurutnya, capaian pembangunan Sumbar secara umum cukup baik dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Perkuat Transparansi dan Kolaborasi
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sumbar membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam proses evaluasi.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran BPKP, Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Sekda Provinsi, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. [*]
