Bupati John Kenedy Azis ajak masyarakat menjaga persatuan dan semangat badunsanak, sementara 249 personel kepolisian disiagakan untuk mengamankan jalannya Pilwana.
PADANG PARIAMAN | KLIKGENZ.COM – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan seluruh persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026 telah rampung. Sebanyak 73 nagari yang tersebar di 16 kecamatan siap melaksanakan pemungutan suara pada Sabtu (27/6/2026).
Kesiapan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi terakhir yang dipimpin Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Padang Pariaman, Jumat (26/6/2026).
Dalam rapat tersebut dipastikan seluruh tahapan teknis, distribusi logistik, hingga pengamanan telah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan bahwa Pilwana bukan hanya ajang memilih pemimpin nagari, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat harus menjadikan pesta demokrasi ini sebagai sarana memilih pemimpin terbaik tanpa mengorbankan nilai-nilai persaudaraan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Padang Pariaman.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga persaudaraan, menghormati proses demokrasi, dan menerima hasil pemilihan dengan baik. Siapa pun yang terpilih nantinya adalah pemimpin seluruh masyarakat nagari,” ujar John Kenedy Azis.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai pemicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Semangat badunsanak harus tetap dijaga. Pilwana hanya berlangsung satu hari, tetapi persaudaraan dan pembangunan nagari harus terus berjalan untuk jangka panjang,” tegasnya.
73 Nagari Siap Memilih Pemimpin Baru
Pilwana Serentak 2026 akan dilaksanakan di 73 nagari yang tersebar pada 16 dari 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 nagari berada dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman, sementara 16 nagari lainnya masuk dalam wilayah hukum Polres Pariaman.
Sementara itu, satu nagari yakni Nagari Kasang belum mengikuti pelaksanaan Pilwana serentak karena masih menunggu kesiapan administrasi dan teknis. Pemerintah daerah akan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan di nagari tersebut setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi.
Ratusan Personel Polisi Disiagakan
Dari sisi keamanan, Pelaksana Tugas Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan 249 personel untuk mengamankan seluruh tahapan pemungutan suara.
Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai lokasi strategis, termasuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian khusus.
Selain itu, kepolisian juga menyiapkan command center untuk mempercepat koordinasi dan respons apabila terjadi gangguan keamanan maupun kendala teknis di lapangan.
“Seluruh langkah pengamanan dilakukan agar Pilwana berjalan aman, tertib, dan kondusif,” kata AKBP Riyana Purwasari.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan aparat keamanan, terdapat tujuh nagari yang masuk kategori rawan sehingga akan mendapatkan pengamanan tambahan selama pelaksanaan Pilwana.
Logistik Pilwana Telah Didistribusikan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman, Nurhayati, mengatakan seluruh logistik Pilwana telah didistribusikan ke masing-masing nagari.
Logistik tersebut meliputi kotak suara, surat suara, bilik suara, formulir, serta berbagai kebutuhan administrasi lainnya yang diperlukan pada hari pemungutan suara.
Nurhayati juga mengingatkan masyarakat agar memastikan namanya telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum datang ke TPS.
Menurutnya, warga yang hanya membawa KTP tetapi tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilwana kali ini.
Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membawa maupun menggunakan telepon genggam di dalam bilik suara guna menjaga kerahasiaan pilihan pemilih sesuai ketentuan yang berlaku.
Sengketa Hasil Diatur Sesuai Mekanisme
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan seluruh proses Pilwana dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan independensi penyelenggaraan demokrasi di tingkat nagari.
Apabila terjadi sengketa hasil pemilihan, penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam regulasi Pilwana.
Permohonan sengketa dapat diajukan apabila terdapat selisih perolehan suara paling banyak dua persen dari total suara sah dan akan diproses melalui Badan Musyawarah (Bamus) Nagari sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Pilwana Serentak 2026 dapat berlangsung aman, damai, demokratis, serta melahirkan pemimpin-pemimpin nagari yang mampu membawa kemajuan, kesejahteraan, dan persatuan bagi masyarakat. [*]
