Breaking NewsHeadlineNasionalNews

Kementerian Kebudayaan Gelar Lokakarya Jurnalistik di Garut, Humas Diminta Tak Terjebak Seremoni

×

Kementerian Kebudayaan Gelar Lokakarya Jurnalistik di Garut, Humas Diminta Tak Terjebak Seremoni

Sebarkan artikel ini

Kementerian Kebudayaan membekali jajaran humas dengan teknik penulisan berita, narasi, etika pers, hingga dokumentasi kekayaan budaya Nusantara.

foto istimewa

GARUT, KLIKGENZ.COM – Kementerian Kebudayaan menggelar Lokakarya Kehumasan dan Jurnalistik Kebudayaan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai upaya meningkatkan kemampuan jajaran humas dalam menyampaikan informasi kebudayaan kepada masyarakat.

Lokakarya yang digelar pada Rabu (7/10/2026) tersebut membahas berbagai materi, mulai dari teknik penulisan berita, penyusunan narasi, etika pers, hingga cara mendokumentasikan kekayaan budaya Nusantara.

Pelatihan ini dinilai penting karena humas kebudayaan tidak hanya dituntut mampu menyampaikan kegiatan lembaga, tetapi juga harus dapat menemukan informasi yang memiliki nilai penting bagi publik.

Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik, M. Asrian Mirza, mengatakan lokakarya tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi jajaran humas dalam menjalankan tugas ke depan.

“Pelatihan ini untuk menambah wawasan dan menjadi bekal bagi humas. Pengalaman panjang para pemateri bisa diambil agar kerja-kerja humas ke depan lebih baik lagi,” kata Asrian dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Humas Diminta Tak Terjebak Berita Seremonial

Pemimpin Redaksi VOI.id, Iqbal Irsyad, dalam lokakarya tersebut menyoroti persoalan yang masih kerap ditemukan dalam rilis humas, yakni terlalu banyak mengangkat sisi seremoni sebuah kegiatan.

Menurutnya, rilis humas seharusnya tidak hanya menjelaskan siapa yang hadir, kapan kegiatan berlangsung, dan apa saja rangkaian acara. Lebih dari itu, informasi yang disampaikan harus mampu menjawab kebutuhan pembaca.

Pembaca, kata Iqbal, lebih membutuhkan informasi mengenai hal baru, dampak sebuah kebijakan, data, keputusan, maupun perubahan yang terjadi.

“Kegiatan bukan otomatis berita. Berita lahir ketika ada hal baru, berdampak, dan penting bagi pembaca,” ujar Iqbal.

Ia mendorong jajaran humas untuk mengubah pola pikir dalam membuat berita. Humas tidak cukup hanya menjelaskan apa yang dilakukan sebuah lembaga, tetapi juga harus mampu menemukan informasi yang paling penting untuk diketahui masyarakat.

Baca Juga  Tiga Pegawai Jayawijaya Tewas Ditembak, DPR Desak Strategi Baru Berantas KKB

Dalam penulisan berita, sejumlah unsur seperti angle, lead, data, dan kutipan menjadi bagian penting yang menentukan kualitas sebuah rilis.

Menurut Iqbal, rilis dengan sudut pandang yang kuat dan didukung data serta kutipan yang substansial akan lebih mudah menarik perhatian redaksi media.

Sebaliknya, rilis yang hanya berisi kronologi seremoni berpotensi berhenti sebagai dokumentasi kegiatan dan tidak berkembang menjadi berita yang memiliki nilai bagi masyarakat.

Pentingnya Unsur 5W+1H dalam Berita

Mantan wartawan senior Kompas, Jimmy S. Harianto, turut menekankan pentingnya pemahaman terhadap unsur dasar jurnalistik, yakni 5W+1H.

Unsur tersebut meliputi what, who, when, where, why, dan how atau apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana.

Namun, menurut Jimmy, kelengkapan unsur tersebut belum cukup untuk menghasilkan berita yang kuat.

Ia meminta peserta tidak hanya berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang terjadi, tetapi menggali alasan dan proses di balik sebuah peristiwa.

“Jangan berhenti pada apa yang terjadi. Cari mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana prosesnya,” kata Jimmy.

Menurutnya, pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana dapat membantu wartawan maupun humas menemukan informasi yang lebih dalam dan memiliki nilai bagi pembaca.

Pendekatan tersebut juga dapat membuat sebuah berita tidak sekadar menjadi laporan mengenai kegiatan, tetapi mampu memberikan konteks kepada masyarakat.

Dokumentasi Budaya Harus Menghormati Komunitas

Sementara itu, mantan Redaktur Foto Koran Pikiran Bandung, Dudi Sugandi, mengingatkan bahwa humas kebudayaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam mendokumentasikan berbagai kekayaan budaya Indonesia.

Baca Juga  Fadli Zon Tegaskan Keberagaman Budaya Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Dokumentasi budaya tidak hanya berkaitan dengan mengambil foto atau membuat tulisan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk menjaga akurasi informasi sekaligus menghormati komunitas yang menjadi pemilik atau pelaku budaya tersebut.

Menurut Dudi, cerita yang disampaikan dengan baik dapat membantu sebuah tradisi dikenal lebih luas oleh masyarakat.

Namun, dokumentasi yang dilakukan secara ceroboh justru dapat menimbulkan persoalan bagi komunitas pemilik budaya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya akurasi, keberimbangan, izin, serta penghormatan terhadap komunitas dalam setiap proses dokumentasi kebudayaan.

“Berita memberitahu, narasi membuat orang merasakan. Tetapi keduanya tetap harus berbasis fakta,” ujar Dudi.

Diikuti Perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan

Lokakarya tersebut diikuti Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Kebudayaan Ridwan beserta jajaran.

Selain itu, peserta juga berasal dari perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan dari 34 provinsi di Indonesia.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada para pemateri, mulai dari cara menentukan angle, menyusun lead, memilih kutipan, hingga mengubah rilis yang terlalu seremonial menjadi berita yang lebih hidup.

Materi tersebut diharapkan dapat membantu jajaran humas kebudayaan meningkatkan kualitas komunikasi publik, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai pelestarian dan kekayaan budaya Indonesia.

Melalui lokakarya ini, humas diharapkan tidak hanya mampu membuat lembaga berbicara, tetapi juga memiliki kepekaan dalam menentukan informasi yang benar-benar penting dan layak diketahui masyarakat.

Dengan demikian, informasi kebudayaan yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat sekaligus memperkuat perhatian publik terhadap kekayaan budaya Nusantara.[*]