JAKARTA | KLIKGENZ.COM – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak pemerintah menyusun strategi pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Desakan tersebut disampaikan menyusul tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang ditembak saat menjalankan tugas.
Oleh Soleh menilai penanganan terhadap aksi kekerasan di Papua tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi insiden. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas agar upaya menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” kata Oleh Soleh kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Tiga Pegawai Pemerintah Tewas Saat Bertugas
Oleh Soleh menyampaikan belasungkawa kepada keluarga tiga korban. Ia meminta aparat segera melakukan penyelidikan dan mengusut kasus penembakan tersebut hingga tuntas.
Menurutnya, para korban merupakan pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat ketika menjadi sasaran kekerasan.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujarnya.
Ia meminta aparat tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan. Jaringan serta motif di balik aksi kekerasan juga dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Oleh Soleh menegaskan proses penegakan hukum harus tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi aturan serta mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” katanya.
DPR Minta Pengamanan di Titik Rawan Diperkuat
Desakan agar aparat segera bertindak juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.
Dave meminta aparat segera menangkap pelaku penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tersebut.
Selain penindakan terhadap pelaku, ia mendorong penguatan pengamanan di sejumlah titik rawan, termasuk jalur yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan aparatur pemerintah.
Menurut Dave, koordinasi antara TNI dan Polri perlu diperkuat agar setiap potensi ancaman dapat diantisipasi dan direspons secara cepat serta tepat.
“TNI perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan apabila situasi membutuhkannya,” kata Dave kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Penanganan Harus Terencana dan Terukur
Meski mendorong penguatan keamanan, Dave mengingatkan setiap tindakan aparat di lapangan harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi.
Menurutnya, langkah pengamanan harus tetap memperhatikan keselamatan masyarakat sipil agar upaya penanganan kelompok bersenjata tidak menimbulkan korban baru.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta meminta penyelidikan kasus penembakan tidak berhenti pada pelaku yang melakukan penembakan secara langsung.
Ia menilai aparat perlu mengungkap seluruh jaringan yang berada di balik aksi kekerasan tersebut, termasuk pihak yang merencanakan aksi, memasok senjata, maupun memberikan dukungan.
“Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” ujar Sukamta.
Perlindungan Warga Sipil Jadi Prioritas
Sukamta juga meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini dan kemampuan intelijen di wilayah rawan.
Selain itu, pengamanan wilayah dan perlindungan terhadap masyarakat sipil dinilai perlu ditingkatkan, terutama bagi kelompok yang menjalankan pelayanan publik.
Sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi sejumlah bidang yang membutuhkan perhatian karena para pekerjanya kerap beraktivitas di berbagai wilayah.
“Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak,” tegas Sukamta.
Dorongan dari sejumlah anggota Komisi I DPR tersebut menekankan pentingnya strategi keamanan yang tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi serangan. Pemerintah dinilai perlu mengintegrasikan langkah penegakan hukum, pengamanan wilayah, deteksi dini, serta perlindungan masyarakat sipil dalam kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.
Kasus penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya sekaligus menjadi perhatian DPR agar aparat segera mengungkap pelaku dan jaringan di balik aksi tersebut, serta memastikan masyarakat dan aparatur pemerintah dapat menjalankan aktivitas tanpa ancaman kekerasan. [*]
