Meski tidak memiliki kewenangan formal dalam pengawasan Pilwana, Bawaslu mendorong DPMD dan Forkopimda memperkuat pengawasan serta mitigasi potensi konflik di 73 nagari.
PADANG PARIAMAN | KLIKGENZ.COM – Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Padang Pariaman yang akan digelar pada 27 Juni mendatang kini memasuki tahap krusial. Berbagai persiapan terus dilakukan panitia pemilihan di masing-masing nagari, termasuk proses pelipatan surat suara dan distribusi logistik pemilihan.
Meski tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengawasan Pilwana, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman tetap memberikan perhatian terhadap jalannya pesta demokrasi tingkat nagari tersebut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Azwar Mardin, menegaskan bahwa secara regulasi Bawaslu memang tidak memiliki mandat pengawasan dalam pelaksanaan Pilwana atau Pemilihan Kepala Desa. Namun demikian, sebagai lembaga yang memiliki tugas menjaga kualitas demokrasi dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, Bawaslu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong terciptanya demokrasi yang sehat, adil, dan berintegritas.
“Pilwana merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat lokal yang menentukan arah pembangunan nagari ke depan. Karena itu, meskipun Bawaslu tidak memiliki kewenangan formal dalam pengawasannya, kami tetap berharap seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, aman, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi,” ujar Azwar Mardin kepada KlikGenz.com.
Menurutnya, tahapan Pilwana saat ini telah memasuki fase sosialisasi dan kampanye oleh para calon wali nagari. Pada tahapan tersebut, diperlukan pengawasan yang maksimal dari pihak yang memiliki kewenangan agar tidak terjadi pelanggaran yang berpotensi mengganggu kondusivitas masyarakat.
Azwar menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilwana perlu memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak.
Ia mendorong DPMD untuk membangun sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat keamanan, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu guna memetakan berbagai potensi kerawanan yang mungkin muncul selama proses Pilwana berlangsung.
“Langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini. Potensi konflik sosial, pelanggaran kampanye, sengketa hasil pemilihan hingga gugatan pascapemilihan perlu dipetakan dan diantisipasi bersama agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.
Azwar juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengira Bawaslu memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan Pilwana. Hal tersebut terlihat dari berbagai informasi dan laporan yang disampaikan masyarakat kepada Bawaslu terkait pelaksanaan Pilwana di sejumlah nagari.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui DPMD dapat lebih aktif menyosialisasikan mekanisme pengawasan serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pilwana agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, perkembangan informasi di media sosial dan media massa terkait pelaksanaan Pilwana juga perlu menjadi perhatian bersama. Menurut Azwar, dinamika yang muncul selama masa kampanye harus dikelola secara baik agar tidak memicu polarisasi maupun konflik di tengah masyarakat nagari.
“Media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Karena itu seluruh pihak, baik calon, tim pendukung maupun masyarakat, perlu menjaga etika dalam berkomunikasi dan menghindari penyebaran informasi yang berpotensi memecah persatuan masyarakat,” ujarnya.
Bawaslu Padang Pariaman berharap pelaksanaan Pilwana Serentak 2026 di 73 nagari dapat berlangsung aman, damai, demokratis, dan berintegritas sehingga mampu melahirkan pemimpin nagari yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana Pilwana ini menjadi sarana demokrasi yang sehat untuk memilih pemimpin terbaik bagi nagari. Siapapun yang terpilih nantinya harus menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat dan membawa kemajuan bagi nagari masing-masing,” tutup Azwar. [*]
