JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 454,25 hektare lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan berhasil dipadamkan hingga 19 Oktober 2026.
Dari total target penanganan seluas 1.024,33 hektare, masih terdapat 570,08 hektare lahan yang membutuhkan penanganan lanjutan melalui proses pemadaman dan pendinginan oleh satuan tugas gabungan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan bahwa penanganan karhutla terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat untuk mengendalikan kebakaran di wilayah terdampak.
“BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus mengintensifkan pengerahan personel dan sumber daya guna menuntaskan sisa titik api di wilayah-wilayah tersebut,” kata Berton di Jakarta, Selasa.
Data Direktorat Pengendalian Operasi BNPB menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menghadapi tantangan di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang memiliki target penanganan lahan paling luas.
Kalimantan Tengah Catat Luas Lahan Belum Padam Terbesar
Berdasarkan laporan BNPB, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luas lahan yang belum berhasil dipadamkan terbesar di antara enam provinsi prioritas.
Dari target penanganan seluas 452,49 hektare, baru 63,10 hektare yang berhasil dipadamkan. Sementara itu, 389,39 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.
Di Sumatera Selatan, dari target penanganan seluas 401,67 hektare, sebanyak 293,17 hektare telah berhasil dipadamkan. Adapun 108,50 hektare lainnya masih membutuhkan pemadaman dan pendinginan.
Selanjutnya, di Provinsi Jambi, BNPB mencatat target penanganan karhutla mencapai 96,50 hektare. Dari luasan tersebut, 32 hektare telah berhasil dipadamkan, sedangkan 64,50 hektare masih belum padam.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi masih membutuhkan pengerahan personel serta sumber daya secara intensif untuk menuntaskan penanganan karhutla.
Karhutla di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat Berangsur Terkendali
Sementara itu, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan positif. Dari target penanganan seluas 58,45 hektare, sebanyak 50,95 hektare telah berhasil dipadamkan. Sisanya, seluas 7,50 hektare, masih dalam proses penanganan.
Di Kalimantan Barat, dari target penanganan seluas 11,92 hektare, BNPB melaporkan 11,73 hektare telah berhasil dipadamkan. Dengan demikian, hanya 0,19 hektare yang masih belum padam.
Adapun di Provinsi Riau, seluruh lahan terdampak yang masuk dalam target penanganan seluas 3,30 hektare dilaporkan telah berhasil dipadamkan sepenuhnya.
Meski sejumlah wilayah menunjukkan kemajuan, upaya pemadaman dan pendinginan tetap diperlukan untuk memastikan api tidak kembali menyala serta mencegah meluasnya kebakaran ke kawasan lain.
BNPB Optimistis Penanganan Terbantu Awal Musim Hujan
Berton menilai beban operasi penanganan karhutla diperkirakan berangsur berkurang seiring datangnya awal musim hujan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap di enam provinsi prioritas tersebut.
Untuk wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, awal musim hujan diperkirakan terjadi pada Oktober hingga November. Sementara itu, Kalimantan Selatan diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember.
Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu proses pengendalian kebakaran, terutama melalui peningkatan kelembapan tanah dan berkurangnya kondisi kering yang mendukung penyebaran api.
Namun, penanganan karhutla tetap membutuhkan pengawasan dan upaya pemadaman berkelanjutan. Tim gabungan masih perlu memastikan seluruh titik api terkendali serta melakukan pendinginan pada lahan yang telah terbakar untuk mengurangi risiko munculnya kembali api.
BNPB bersama instansi terkait dan pemerintah daerah terus mengintensifkan penanganan di enam provinsi prioritas tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menuntaskan sisa lahan yang belum padam sekaligus menekan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan serta masyarakat.
Hingga 19 Oktober 2026, dari total target penanganan 1.024,33 hektare, sebanyak 454,25 hektare telah berhasil dipadamkan, sedangkan 570,08 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.[*]
