JAKARTA|KLIKGENZ.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani, serta peternak dinilai berpotensi memperluas pasar produk lokal dan mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program MBG yang tersebar di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan UMKM.
Sementara itu, sebanyak 9.388 pemasok berasal dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa program MBG juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada pelaku usaha dan produsen pangan di daerah. Meski demikian, pemenuhan kebutuhan bahan makanan harus tetap memperhatikan kualitas dan standar keamanan pangan.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Besarnya jumlah UMKM yang terlibat menunjukkan terbukanya kesempatan bagi pelaku usaha masyarakat untuk mengambil bagian dalam program berskala nasional tersebut.
Kebutuhan bahan pangan untuk menyediakan makanan bergizi menciptakan peluang usaha, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan produk, hingga distribusi pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
MBG Perkuat Rantai Pasok dan Pasar Produk Lokal
Dalam pelaksanaannya, program MBG melibatkan berbagai unsur dalam ekosistem pangan. Petani dan peternak dapat menjadi penyedia bahan baku, koperasi berperan menghimpun produk anggotanya, sedangkan UMKM dan BUMDes memiliki peluang dalam penyediaan serta distribusi kebutuhan pangan.
SPPG menjadi salah satu titik penting yang menghubungkan kebutuhan program dengan para pemasok. Apabila pengadaan dilakukan melalui produsen lokal, kebutuhan pangan tersebut berpotensi menciptakan pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di sekitar wilayah pelayanan.
Sudaryono juga menekankan pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi usulan Perum Bulog untuk memasok beras premium bagi program MBG.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
BGN menyambut positif usulan Bulog sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan beras untuk MBG. Pasokan dari Bulog dapat menjadi alternatif ketika ketersediaan beras di daerah belum mencukupi, dengan tetap mengutamakan bahan pangan setempat.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pasokan sekaligus memperkuat keterlibatan produsen lokal dalam rantai pengadaan pangan.
Peternak Telur di Jawa Timur Berpeluang Perluas Pasar
Salah satu contoh keterlibatan produsen lokal terlihat dalam pengadaan telur untuk program MBG di Jawa Timur (Jatim).
Berdasarkan materi BGN, SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal sebanyak tiga kali dalam seminggu.
Harga acuan yang tercantum berada di kisaran Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan sebesar 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu membuka akses pasar bagi peternak sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.
Keterlibatan peternak secara langsung juga berpotensi menciptakan kepastian permintaan apabila pembelian dilakukan secara konsisten dan sesuai kebutuhan program.
Selain peternak, koperasi memiliki kesempatan untuk memperkuat fungsi ekonominya melalui penghimpunan hasil produksi anggota. Dengan sistem pengadaan yang terorganisasi, koperasi dapat membantu petani dan peternak memperluas akses pasar serta membangun kemitraan usaha dengan penyelenggara MBG.
Meski demikian, dampak ekonomi program tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi keterlibatan pemasok lokal, kesinambungan permintaan, kualitas produk, kewajaran harga, serta ketepatan pembayaran kepada pemasok.
Lebih dari Satu Juta Pegawai dan Relawan Terlibat
Selain memberikan peluang kepada pemasok bahan pangan, program MBG juga melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk mendukung operasionalnya.
Data BGN hingga September 2026 mencatat sebanyak 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program tersebut. Jumlah itu terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan sumber daya manusia untuk menjalankan layanan MBG di berbagai wilayah. Namun, jumlah pegawai dan relawan perlu dipahami sesuai kategori pencatatan BGN karena tidak seluruhnya dapat disamakan dengan tenaga kerja formal atau pekerja bergaji.
Dari sisi jangkauan layanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II. Fasilitas tersebut tercatat melayani 433.571 kelompok penerima manfaat dengan total 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, data hingga September 2026 menunjukkan realisasi anggaran program mencapai Rp149,79 triliun, dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat.
Kedua angka penerima manfaat tersebut berasal dari periode pencatatan yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa memperhatikan tanggal dan metode pendataannya.
Besarnya cakupan program menunjukkan skala kebutuhan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Kondisi ini sekaligus membuka kesempatan bagi produsen dan pemasok lokal untuk berpartisipasi, sepanjang mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, harga, dan kesinambungan pasokan.
Evaluasi Diperlukan agar Manfaat Ekonomi Lebih Merata
Ke depan, penguatan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi salah satu aspek penting untuk memperluas manfaat ekonomi program MBG.
Evaluasi pelaksanaan program juga diperlukan untuk mengukur dampak yang benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha dan produsen pangan di daerah.
Sejumlah indikator yang dapat diperhatikan antara lain perubahan omzet UMKM, perkembangan pendapatan petani dan peternak, kesinambungan kontrak pengadaan, serta pemerataan kesempatan usaha di berbagai wilayah.
Dengan evaluasi yang terukur, manfaat ekonomi program dapat dinilai berdasarkan perkembangan nyata di lapangan, bukan semata-mata dari jumlah pemasok yang terdaftar.
Program MBG pada akhirnya memiliki peluang untuk mempertemukan dua tujuan pembangunan, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Dalam semangat dua tahun kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari luasnya jangkauan layanan, tetapi juga dari kemampuannya membangun rantai pasok yang berkelanjutan dan memberikan kesempatan bagi usaha masyarakat untuk tumbuh bersama.[*]
