JAKARTA | KLIKGENZ.COM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengutuk serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Ia meminta pemerintah Indonesia memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) sekaligus memberikan pendampingan kepada jemaah umrah yang terdampak gangguan penerbangan.
Sukamta menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Menurut dia, serangan yang mengancam keselamatan warga sipil merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan, keselamatan WNI di Arab Saudi harus menjadi perhatian utama pemerintah, terutama bagi jemaah umrah dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berpotensi terdampak situasi keamanan maupun gangguan operasional penerbangan.
KBRI Riyadh Diminta Intensifkan Pemantauan WNI
Sukamta meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh terus memantau perkembangan situasi dan memastikan kondisi WNI yang berada di Arab Saudi.
Ia juga mengapresiasi langkah KBRI Riyadh yang melakukan penelusuran kondisi WNI melalui sejumlah jalur. Upaya tersebut antara lain memanfaatkan jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid.
Menurut Sukamta, pemantauan secara berkelanjutan diperlukan agar pemerintah memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi WNI dan dapat memberikan bantuan apabila dibutuhkan.
“Kami berharap pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Pemerintah Diminta Fasilitasi Jemaah Umrah yang Tertahan
Selain keselamatan WNI, Sukamta menyoroti dampak gangguan penerbangan terhadap perjalanan ibadah umrah. Ia meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menyiapkan langkah terkoordinasi untuk membantu calon jemaah yang gagal berangkat akibat penutupan bandara.
Menurutnya, imbauan kepada masyarakat perlu disertai langkah nyata, terutama untuk memastikan jemaah yang tertahan memperoleh informasi yang jelas dan bantuan sesuai kebutuhan.
“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tuturnya.
Sukamta mencontohkan sejumlah calon jemaah umrah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi gangguan perjalanan ibadah lintas negara. Apabila gangguan penerbangan berlangsung lebih lama, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan jemaah selama menunggu kepastian keberangkatan.
Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan kepada jemaah lanjut usia, kelompok rentan, serta mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus. Dukungan juga diperlukan bagi jemaah yang tertahan agar tetap mendapatkan akses informasi dan bantuan yang memadai.
Komisi I DPR Awasi Layanan Diplomatik dan Konsuler
Sukamta menyatakan Komisi I DPR RI akan mengawasi kesiapan diplomasi dan pelayanan konsuler pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
Ia meminta perwakilan Indonesia di Arab Saudi memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, maupun bantuan darurat.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” ujarnya.
Selain itu, Sukamta mendorong pemerintah menetapkan indikator evaluasi layanan agar penanganan WNI terdampak dapat diukur secara konkret. Indikator tersebut mencakup kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah umrah dan PMI, kemudahan akses terhadap layanan, serta penyelesaian pengaduan.
Menurutnya, evaluasi yang terukur dapat membantu memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan efektif dan tidak menyisakan kendala bagi WNI yang membutuhkan pertolongan.
“Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,” kata Sukamta.
Ia berharap seluruh instansi terkait dapat memperkuat koordinasi dan mengutamakan perlindungan WNI di tengah situasi keamanan yang berkembang, termasuk memastikan jemaah umrah yang terdampak gangguan penerbangan memperoleh pendampingan secara optimal.[*]
